PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP JEPANG

PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP JEPANG

Pemerasan kekayaan dan tenaga manusia pada masa pendudukan Jepang menimbulkan bentuk-bentuk perlawanan terhadap Jepang. Bentuk perlawanan itu antara lain berupa gerakan bawah tanah dan gerakan bersenjata.

1. Gerakan Perjuangan Bawah Tanah

Gerakan bawah tanah, yaitu gerakan perjuangan yang dilakukan secara rahasia. Gerakan bawah tanah ini antara lain:

a. kelompok Syahrir yang beroperasi di daerah sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Sutan Syahrir pada waktu itu menyamar sebagai seorang petani dinas

b. gerakan Kaigun yaitu terdiri dari para pemuda anggota dinas Angkatan Laut Jepang. Tokoh-tokohnya antara lain Mr. Ahmad Subarjo, Sudiro, dan Wikana

c. gerakan kelompok pemuda yang berhasil menyusup sebagai pegawai kantor pusat pro-paganda Jepang yang disebut Sendenbu (sekarang Kantor Berita Antara). Tokoh-tokohnya yaitu Sukarni dan Adam Malik.

2. Gerakan Perjuangan Bersenjata

Di samping gerakan perjuangan bawah tanah yang bersifat rahasia, terdapat pula perlawanan rakyat secara bersenjata. Adapun perlawanan bersenjata yang dilakukan rakyat

itu antara lain sebagai berikut.

a. Perlawanan di Aceh

Perlawanan ini dilakukan pada tanggal 10 November 1942 di Cot Plieng, Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dia ditembak Jepang ketika sedang melakukan salat.

b. Perlawanan di Sukamanah, Singaparna, Jawa Barat

Perlawanan ini terjadi pada tanggal 25 Februari 1944, dipimpin oleh K.H. Zaenal Mustafa. Ia menentang Jepang, sebab tidak bersedia melakukan Seikerei yaitu memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang yang dianggap dewa dengan membungkukkan

badan ke arah Tokyo.

c. Perlawanan di Lohbener, Jawa Barat

Perlawanan rakyat ini dipimpin oleh H. Madriyas.

d. Perlawanan di Pontianak, Kalimantan Barat.

Pada tanggal 16 Oktober 1943 para tokoh mengadakan rapat di Gedung Medan dan sepakat dalam rangka menyerang Jepang, namun sebelum rapat itu dilaksanakan mereka

sudah ditangkap dan dibunuh.

e. Perlawanan Peta di Blitar

Perlawanan ini terjadi tanggal 14 Februari 1945 dipimpin oleh Supriyadi. Sebab timbulnya pemberontakan itu adalah karena anggota Peta tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat. Tapi dengan bujukan dan muslihat, akhirnya semua

pemberontakan dan semua pemimpin-pemimpinnya diajukan ke depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Di antara mereka ada yang dihukum mati seperti: dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunarto dan Sudarmo. Sedangkan Supriyadi

tidak disebut-sebut dalam pengadilan. Pada umumnya orang menganggap bahwa ia telah tertangkap dan kemudian dibunuh secara diam-diam oleh Jepang. Meskipun perlawanan Peta di Blitar gagal, namun pengaruhnya sangat besar untuk mewujudkan

Indonesia merdeka.

Cakrawala Sejarah

ORGANISASI YANG DIBENTUK JEPANG DI INDONESIA

Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA)

         Tawaran kerja sama yang ditawarkan pemerintahan Jepang pada masa itu, disambut hangat oleh para pemimpin bangsa. Sebab menurut perkiraan mereka, suatu kerja sama di dalam situasi perang adalah cara terbaik. Pada masa ini, muncul empat tokoh nasionalis yang dikenal dengan sebutan Empat Serangkai, mereka adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hattta, K.H. Mas Mansyur, dan Ki Hajar Dewantara. Empat tokoh nasionalis ini lalu membentuk sebuah gerakan baru yang dinamakan Pusat Tenaga Rakyat (Putera).Putera resmi didirikan pada tanggal 16 April 1943. Gerakan yang didirikan atas dasar prakarsa pemerintah Jepang ini bertujuan untuk membujuk kaum nasionalis sekuler dan kaum intelektual agar dapat mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk usaha perang negara Jepang. Gerakan ini ini tidak dibiayai pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, pemimpin bangsa ini mendapat kemudahan untuk menggunakan fasilitas Jepang yang ada di Indonesia, seperti radio dan koran. Dengan cara ini, para pemimpin angsa dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Sebab, pada masa ini radio umum sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat Indonesia untuk menyambut kemerdekaan pada masa yang akan datang.

Gerakan Tiga A

Gerakan Tiga A yang memiliki tiga arti, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pada awal gerakan ini dikenalkan kepada masyarakat Indonesia, terlihat bahwa pemerintah Jepang berjanji bahwa saudara tua nya ini dapat mencium aroma kemerdekaan.

Pada awal gerakannya, pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia, tetapi akhirnya sikap baik itu berubah. Apa yang ditetapkan pemerintah Jepang sebenarnya bukan untuk mencapai kemakmuran dan kemerdekaan Indonesia, melainkan demi kepentingan pemerintahan Jepang yang pada saat itu sedang menghadapi perang. Tetapi setelah pemerintah Jepang mengetahui betapa besarnya pengharapan akan sebuah kemerdekaan, maka mulai dibuat propaganda-propaganda yang terlihat seolah-olah Jepang memihak kepentingan bangsa Indonesia.

Dalam menjalankan aksinya, Jepang berusaha untuk bekerja sama dengan para pemimpin bangsa (bersikap kooperatif). Cara ini digunakan agar para pemimpin nasionalis dapat merekrut massa dengan mudah dan pemerintah Jepang dapat mengawasi kinerja para pemimpin bangsa.

Tetapi gerakan ini tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan kurang mendapat simpati di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah Jepang menawarkan kerja sama kepada tokoh-tokoh nasional Indonesia.

Dengan kerja sama ini, pemimpin-pemimpin Indonesia yang ditahan dapat dibebaskan, di antaranya Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Sutan Syahrir, dan lain-lain.

• Seinendan

 Seinendan adalah organisasi semi militer yang didirikan pada tanggal 29 April 1943. Orang-orang yang boleh mengikuti organisasi ini adalah pemuda yang berumur 14-22 tahun. Tujuan didirikannya Seinendan adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan menggunakan tangan dan kekuatannya sendiri. Tetapi, maksud terselubung diadakannya pendidikan dan pelatihannya ini adalah guna mempersiapkan pasukan cadangan untuk kepentingan Jepang di Perang Asia Timur Raya.

• Fujunkai

Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943. Organisasi ini bertugas untuk mengerahkan tenaga perempuan turut serta dalam memperkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib. Dana wajib dapat berupa perhiasan, bahan makanan, hewan ternak ataupun keperluan-keperluan lainnya yang digunakan untuk perang.

• MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia)

Golongan nasionalis Islam adalah golongan yang sangat anti Barat, hal itu sesuai dengan apa yang diinginkan Jepang. Jepang berpikir bahwa golongan ini adalah golongan yang mudah dirangkul. Untuk itu, sampai dengan bulan Oktober 1943, Jepang masih mentoleransi berdirinya MIAI. Pada pertemuan antara pemuka agama dan para gunseikan yang diwakili oleh Mayor Jenderal Ohazaki di Jakarta, diadakanlah acara tukar pikiran. Hasil acara ini dinyatakan bahwa MIAI adalah organisasi resmi umat Islam. Meskipun telah diterima sebagai organisasi yang resmi, tetapi MIAI harus tetap mengubah asas dan tujuannya. Begitu pula kegiatannya pun dibatasi. Setelah pertemuan ini, MIAI hanya diberi tugas untuk menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam dan pembentukan Baitul Mal (Badan Amal). Ketika MIAI menjelma menjadi sebuah organisasi yang besar maka para tokohnya mulai mendapat pengawasan, begitu pula tokoh MIAI yang ada di desa-desa.

Lama kelamaan Jepang berpikir bahwa MIAI tidak menguntungkan Jepang, sehingga pada bulan Oktober 1943 MIAI dibubarkan, lalu diganti dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan dipimpin oleh K.H Hasyim Asy’ari, K.H Mas Mansyur, K.H Farid Ma’ruf, K.H. Hasyim, Karto Sudarmo, K.H Nachrowi, dan Zainul Arifin sejak November 1943.

• Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)

 Selang beberapa waktu, ternyata pemerintah Jepang mulai menyadari bahwa, gerakan Putera lebih banyak menguntungkan rakyat Indonesia dan kurang menguntungkan pihaknya. Untuk itu, Jepang membentuk organisasi baru yang dinamakan Jawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa). Tujuan pendirian organisasi ini adalah untuk penghimpunan tenaga rakyat, baik secara lahir ataupun batin sesuai dengan hokosisyin (semangat kebaktian). Adapun yang termasuk semangat kebaktian itu di antaranya: mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bukti.

Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi resmi pemerintah. Berarti, organisasi ini diintegrasikan ke dalam tubuh pemerintah. Organisasi ini mempunyai berbagai macam hokokai profesi, di antaranya Izi hokokai (Himpunan Kebaktian Dokter), Kyoiku Hokokai (Himpunan Kebaktian Para Pendidik), Fujinkai (Organisasi Wanita), Keimin Bunka Syidosyo (Pusat Budaya) dan Hokokai Perusahaan.

Struktur kepemimpinan di dalam Jawa Hokokai ini langsung dipegang oleh Gunseikan, sedangkan di daerah dipimpin oleh Syucohan (Gubernur atau Residen). Pada masa ini, golongan nasionalis disisihkan, mereka diberi jabatan baru dalam pemerintahan, akan tetapi, segala kegiatannya memperoleh pengawasan yang ketat dan segala bentuk komunikasi dengan rakyat dibatasi.

• Keibodan

Organisasi ini didirikan bersamaan dengan didirikannya Seinendan, yaitu pada tanggal 29 April 1943. Anggotanya adalah para pemuda yang berusia 26 45 tahun. Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk membantu polisi dalam menjaga lalu lintas dan melakukan pengamanan desa.

• Heiho

Anggota Heiho adalah para prajurit Indonesia yang ditempatkan pada organisasi militer Jepang. Mereka yang tergabung di dalamnya adalah para pemuda yang berusia 18-25 tahun.

 

Pembentukan BPUPKI dan PPKI

Kekalahan-kekalahan yang diterima Jepang, membuat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jepang turut melemah. Mulai awal tahun 1943, di bawah perintah Perdana Menteri Tojo, pemerintahan Jepang diperintahkan untuk memulai penyelidikan akan kemungkinan memberi kemerdekaan terhadap daerah-daerah pendudukannya. Untuk itu, kerja sama dengan bangsa Indonesia mulai diintensifkan dan mengikutsertakan wakil Indonesia, seperti Soekarno dalam parlemen Jepang.

Pada tahun 1944, kedudukan Jepang semakin terjepit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan pengaruh Jepang di negara-negara yang didudukinya, Perdana Menteri Koiso mengeluarkan Janji Kemerdekaan pada tanggal 7 September 1944 dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo. Sebagai realisasi dari janji tersebut, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada (pemimpin militer di Jawa) mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting dan perlu bagi pembentukan negara Indonesia, misalnya saja hal-hal yang menyangkut segi ekonomi dan politik.

BPUPKI ternyata tidak bertahan lama. Dalam perkembangan berikutnya, BPUPKI dibubarkan, lalu diganti dengan Dokuritsu Junbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Badan ini diresmikan sesuai dengan keputusan Jenderal Terauchi, yaitu seorang panglima tentara umum selatan, yang membawahi semua tentara Jepang di Asia Tenggara pada tanggal 7 Agustus 1945.

Setelah itu, diadakanlah pertemuan antara Soekarno, M. Hatta, dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat. Di dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menyampaikan bahwa Pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang wilayahnya meliputi seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda.